Berapa lama proses pendirian PT PMA di Indonesia?
Proses pendirian PT PMA umumnya memakan waktu 10 hingga 14 hari kerja, tergantung kelengkapan dokumen pemegang saham dan kecepatan verifikasi di sistem OSS RBA serta Kemenkumham.
Apa perbedaan utama antara PT PMDN dan PT PMA?
PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, sementara PT PMA (Penanaman Modal Asing) melibatkan kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing, dengan ketentuan modal minimum dan bidang usaha yang lebih ketat.
Berapa modal minimum untuk mendirikan PT PMA?
Berdasarkan ketentuan BKPM terbaru, modal minimum PT PMA adalah Rp 10.000.000.000 (10 miliar Rupiah) per bidang usaha (KBLI 5 digit), dengan modal ditempatkan/disetor senilai yang sama.
Apakah warga negara asing bisa memiliki 100% saham perusahaan di Indonesia?
Bisa, untuk bidang usaha yang terbuka penuh bagi penanaman modal asing sesuai Daftar Positif Investasi. Namun beberapa bidang usaha memiliki pembatasan kepemilikan asing, sehingga pengecekan KBLI di awal sangat penting sebelum mendirikan PT PMA.
Apa itu KBLI dan mengapa penting untuk izin usaha?
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah sistem pengkodean resmi untuk mengklasifikasikan aktivitas ekonomi. Kode KBLI yang tepat menentukan tingkat risiko usaha, jenis izin yang diperlukan (NIB, Sertifikat Standar, atau Izin), dan apakah bidang usaha tersebut terbuka untuk investasi asing.
Apa itu NIB dan apakah wajib dimiliki setiap usaha?
NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA dan berlaku sebagai legalitas dasar untuk beroperasi, termasuk sebagai syarat pengurusan izin lainnya seperti NPWP badan dan akses kepabeanan.
Kapan perusahaan wajib melaporkan LKPM?
Jadwal pelaporan LKPM tergantung skala modal disetor: usaha kecil (modal disetor Rp 1-5 miliar) wajib lapor setiap semester, sementara usaha menengah dan besar (modal disetor di atas Rp 5 miliar) wajib lapor setiap triwulan melalui sistem OSS RBA.
Apa sanksi jika terlambat melaporkan LKPM?
Sanksi keterlambatan LKPM bertahap: dimulai dari peringatan tertulis (hingga 3 kali), pembekuan sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan permanen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin terkait jika ketidakpatuhan berlanjut.
Apa itu SBU dan siapa yang wajib memilikinya?
SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah bukti kualifikasi dan kompetensi hukum bagi perusahaan jasa konstruksi maupun ketenagalistrikan, sesuai regulasi LPJK dan Kementerian PUPR. SBU wajib dimiliki oleh badan usaha yang ingin mengikuti tender atau proyek konstruksi/kelistrikan secara resmi.
Apakah perjanjian pinjam nama (nominee) untuk PT PMA legal?
Tidak. Berdasarkan UU Penanaman Modal, perjanjian pinjam nama di mana warga lokal digunakan untuk memegang saham asing secara tidak resmi dilarang keras dan batal demi hukum. Cara yang sah untuk investasi asing adalah melalui pendirian PT PMA resmi.
Apakah konsultasi awal dengan Jakarta Legal ID berbayar?
Tidak, konsultasi awal untuk mendiskusikan kebutuhan legalitas, struktur usaha, dan estimasi biaya sepenuhnya gratis. Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp untuk memulai konsultasi.
Layanan apa saja yang tersedia selain pendirian PT?
Selain pendirian PT PMDN/PMA, kami juga melayani sertifikasi SBU, izin usaha pertambangan (IUP, IUPK, IUJP), izin usaha industri (IIK, IIM, IIB), layanan notaris (akta jual beli, perjanjian sewa, pengecekan sertifikat tanah), serta konsultan pajak dan pembukuan keuangan.
