Informasi diperiksa pada Juni 2024. Sebelum membahas lebih jauh, perlu Anda ketahui bahwa NIB (Nomor Induk Berusaha) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah dua hal yang berbeda. NIB adalah identitas usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA, sedangkan SIUP adalah izin yang kini telah diintegrasikan ke dalam NIB. Artikel ini akan menguraikan perbedaan NIB dan SIUP secara lengkap.
Apa Itu NIB dan SIUP?
NIB adalah nomor identitas pelaku usaha yang berlaku selama usaha tersebut berjalan. NIB diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko (RBA). NIB berfungsi sebagai identitas usaha, sekaligus sebagai izin usaha dan izin komersial bagi usaha dengan tingkat risiko rendah.
SIUP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, SIUP tidak lagi diterbitkan sebagai izin terpisah. Fungsinya telah dilebur ke dalam NIB.
Dasar Hukum Perbedaan NIB dan SIUP
Perbedaan NIB dan SIUP tidak lepas dari perubahan regulasi. Dulu, SIUP diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Namun, aturan ini dicabut dan digantikan dengan sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang menjadi dasar awal OSS. Namun, PP ini telah disempurnakan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang memperkenalkan OSS RBA.
Fungsi NIB vs SIUP
NIB memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan SIUP. NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin usaha, tetapi juga sebagai identitas usaha yang digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:
- Mengajukan izin lainnya (misalnya izin lokasi, izin lingkungan, atau izin operasional).
- Mengurus kepabeanan dan impor.
- Mendaftarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Membuka rekening bank atas nama usaha.
Sementara itu, SIUP hanya berfungsi sebagai izin untuk melakukan kegiatan perdagangan. Dengan diintegrasikannya SIUP ke dalam NIB, maka NIB sudah mencakup izin usaha perdagangan untuk usaha dengan tingkat risiko rendah.
Persyaratan dan Proses Pengurusan
Persyaratan untuk Mengurus NIB
Untuk mendapatkan NIB, Anda perlu menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik usaha.
- Alamat email aktif.
- Data usaha, seperti nama usaha, bentuk usaha (PT, CV, atau perorangan), dan bidang usaha (KBLI).
- Nomor telepon yang dapat dihubungi.
Untuk badan usaha seperti PT, Anda juga perlu memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan nomor AHU.
Proses Pengurusan NIB
Proses pengurusan NIB dilakukan secara online melalui OSS RBA. Berikut langkah-langkahnya:
- Buka situs oss.go.id dan daftar akun dengan mengisi data diri dan email.
- Lengkapi profil usaha, termasuk jenis usaha dan skala usaha.
- Pilih bidang usaha (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda.
- Isi data kepemilikan dan dokumen pendukung (seperti akta untuk badan usaha).
- Setelah semua data terisi, sistem akan memproses dan menerbitkan NIB secara otomatis untuk usaha dengan risiko rendah.
- Unduh NIB dan simpan sebagai dokumen penting.
Proses ini umumnya memakan waktu sekitar 1-3 hari kerja, tergantung kelengkapan data dan tingkat risiko usaha.
Perbedaan Biaya: PNBP vs Jasa Konsultan
Penting untuk membedakan biaya resmi negara (PNBP) dan biaya jasa konsultan. Penerbitan NIB melalui OSS RBA tidak dipungut biaya PNBP untuk usaha dengan risiko rendah. Namun, untuk beberapa jenis izin tertentu, mungkin ada PNBP yang dikenakan. Besaran PNBP ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan perlu Anda periksa di sumber resmi.
Jika Anda menggunakan jasa konsultan, biayanya bervariasi. Sebagai gambaran, Jakarta Legal ID, sebuah firma hukum di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menawarkan jasa pengurusan NIB OSS RBA dengan biaya sekitar Rp3.500.000. Biaya ini adalah biaya jasa, bukan biaya resmi negara. Untuk pendirian PT PMDN, biaya jasanya sekitar Rp13.500.000, sementara untuk PT PMA sekitar Rp18.500.000. Jika Anda membutuhkan akta perubahan, biayanya sekitar Rp10.000.000, dan untuk penutupan/pembubaran PT sekitar Rp25.500.000.
Tingkat Risiko Usaha dan Izin Lanjutan
Dalam OSS RBA, usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk usaha berisiko rendah, NIB sudah berlaku sebagai izin usaha dan izin komersial. Namun, untuk usaha berisiko menengah atau tinggi, Anda mungkin perlu memiliki sertifikat standar atau izin operasional tambahan.
Misalnya, usaha restoran dengan risiko menengah rendah memerlukan sertifikat standar yang diterbitkan oleh OSS RBA. Sementara itu, usaha dengan risiko tinggi, seperti pertambangan, memerlukan izin operasional yang diterbitkan oleh kementerian teknis terkait.
Kesalahan Umum dan Sanksi
Banyak pelaku usaha yang masih bingung dan menganggap NIB dan SIUP adalah dua izin yang harus dimiliki secara terpisah. Akibatnya, mereka mengurus SIUP ke DPMPTSP dan NIB ke OSS, padahal seharusnya cukup NIB saja. Ini membuang waktu dan biaya.
Kesalahan lain adalah tidak memperbarui data NIB ketika terjadi perubahan usaha, seperti perubahan alamat atau bidang usaha. Hal ini dapat menyebabkan data tidak sesuai dengan kondisi riil dan berpotensi terkena sanksi administratif.
Jika Anda tidak memiliki NIB, usaha Anda dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin. Sanksi ini diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.
Kalau Gagal: Masalah Umum dan Solusinya
- Data NIK tidak ditemukan di OSS — Pastikan NIK Anda sudah terdaftar di Dukcapil dan data kependudukan sesuai. Jika masih gagal, hubungi Dukcapil setempat atau gunakan fitur bantuan di OSS.
- KBLI tidak sesuai — Pilih KBLI yang paling mendekati kegiatan usaha Anda. Jika ragu, konsultasikan dengan konsultan atau cek di laman resmi KBLI.
- Akta PT belum disahkan Kemenkumham — Untuk PT, pastikan akta pendirian sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dan memiliki nomor AHU. Proses ini biasanya memakan waktu 1-3 hari setelah akta dibuat.
Kesimpulan
Perbedaan NIB dan SIUP terletak pada fungsi, dasar hukum, dan proses pengurusannya. NIB adalah identitas usaha yang diterbitkan melalui OSS RBA, sedangkan SIUP adalah izin perdagangan yang kini telah diintegrasikan ke dalam NIB. Dengan memahami perbedaan ini, Anda dapat mengurus perizinan usaha dengan lebih efisien dan sesuai ketentuan.
Jika Anda masih bingung atau ingin berkonsultasi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Jakarta Legal ID untuk konsultasi gratis. Tim kami siap membantu Anda mengurus perizinan usaha dengan tepat.
Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat hukum. Peraturan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terbaru, selalu periksa ke sumber resmi seperti oss.go.id atau ahu.go.id.