Panduan Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Penyampaian LKPM merupakan kewajiban hukum yang diatur secara ketat oleh BKPM / Kementerian Investasi untuk memastikan kepatuhan administrasi dan pemantauan investasi di Indonesia.
“Berdasarkan peraturan BKPM terbaru, semua skala usaha (kecil, menengah, dan besar) wajib menyampaikan LKPM secara berkala melalui portal OSS RBA. Ketidakpatuhan dalam penyampaian LKPM dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha secara permanen.”
1. Jadwal Pelaporan LKPM Berdasarkan Skala Usaha
Jadwal penyampaian LKPM diatur berdasarkan kategori modal disetor perusahaan:
- Usaha Kecil (Modal disetor > Rp 1 Miliar s.d Rp 5 Miliar): Wajib melaporkan LKPM setiap semester (Semester I dan II).
- Usaha Menengah & Besar (Modal disetor > Rp 5 Miliar): Wajib melaporkan LKPM secara triwulan (Triwulan I, II, III, dan IV).
2. Sanksi Ketidakpatuhan Pelaporan LKPM
Kementerian Investasi bersikap tegas terhadap keterlambatan pelaporan dengan tahapan sanksi:
- Peringatan Tertulis: Diberikan hingga 3 kali berturut-turut jika melewati batas pelaporan.
- Pembekuan Izin Usaha: Penangguhan sementara hak komersial dan operasional perusahaan.
- Revokasi / Pencabutan Izin: Pembatalan permanen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan terkait.
Kesimpulan
Laporan LKPM berkala yang bersih menjaga posisi legalitas usaha Anda tetap prima di mata otoritas BKPM. Hubungi tim konsultan pajak dan kepatuhan Jakarta Legal ID untuk pendampingan pelaporan LKPM Anda secara teratur.